Selamat datang Air Navigation Indonesia! ONE SKY ONE PROVIDER

Pengantar

Mimpi bersatunya ATC se-Indonesia dalam suatu wadah telah semakin dekat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN no. SK.15/MBU/2013 tentang dibentuknya Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

Sebentar, kok bisa entitas bisnis namanya Perum Lembaga? We’ll get to that later in the next post 🙂

Berikut adalah hasil reportase investigasi rangkuman dari perkembangan beberapa hari setelah Direksi PPNPI dilantik sekaligus sebagai catatan bagi insan penerbangan dan momentum bersejarah bagi dunia penerbangan Indonesia.

Laporan Singkat

Setelah disahkannya PP 77/2012 tentang Perum LPPNPI pada bulan September 2012 menjadi dasar untuk terbitnya Keputusan Menteri BUMN no. SK.15/MBU/2013 nama-nama berikut ditunjuk sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPNPI dan telah dilantik oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan pada tanggal 16 Januari 2013:

I.  Dewan Pengawas:

1. Herry Bhakti  (Kemenhub) dan
2. Khoiruzikin (BUMN)

II.      Dewan Direksi

1. Direktur Utama: Ichwanul Idrus (Dirnavpen)
2. Direktur MLLP: Amran (ex. GM Palembang)
3. Direktur PUM: Saryono (ex. GM JAATS)
4. Direktur Safety & Standard: Wisnu Daryono (ex. Kasubdit MLLP)
5. Direktur Keuangan: Sonatha Halim (ex. Asdep Restrukturisasi & PU KemenBUMN)
6. Direktur Service Development & IT: New In Hartati Manulang
7. Direktur Teknik: Fadli Soesilo (ex. Kepala OTBAN wil 5 Makassar)

Struktur Direksi  Perum LPPNPI

Setelah dilantik pada hari Rabu, 16 Januari 2013 Direksi PPNPI melakukan rapat dengan Direksi Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II untuk membahas peralihan operasional, aset, SDM dan lain sebagainya.

Lima hari kemudian, tanggal 21 Januari 2013 Dewan Direksi melakukan 3 (tiga) rapat marathon dengan para “calon” pegawai LPPNPI.  Pada pagi hari Direksi bertemu dengan 5 asosiasi profesi dunia penerbangan seperti IATCA (asosiasi ATC), IACA (asosiasi teknisi Flight Service), AISINDO (asosiasi teknisi Penerangan Aeronautika), IAEETA (asosiasi teknisi elektro penerbangan) dan Formitek (Forum Teknisi Bandara Soeta).   Dari kelima asosiasi ini, hanya IATCA yang sudah siap dengan kajian Single ANS Provider mengenai transisi operasional, transisi SDM (termasuk status pegawai dan struktur organisasi) serta sistem penggajian (remunerasi).  Kajian ini secara simbolis diserahkan oleh Ketua Umum IATCA Drs. I Gusti Ketut Susila kepada Dirut Perum LPPNPI Ichwanul Idrus.

President IATCA menyerahkan hasil kajian kepada Dirut Perum LPPNPI

Selanjutnya pada tanggal 21 Januari siang hari, Direksi bertemu dengan Sub-direktorat ATS dari AP I dan AP II. Kemudian pada malam hari dilanjut rapat dengan struktural ATS dari AP I dan AP II dari kantor cabang di seluruh Indonesia yang juga dihadiri oleh Kasubdit MLLP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bpk. Elfi Amir.

Dari hasil rapat tersebut, disarikan beberapa ketentuan dan keputusan sebagai berikut:

1. LPPNPI akan dinamai Air Navigation Indonesia yang disingkat AirNav Indonesia.
   • Hal ini untuk memudahkan penyebutan Perum baru karena pada saat pengukuhan oleh BUMN, dua menteri yaitu Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan salah dan kesulitan menyebut nama Perum baru. Tapi penamaan ini belum bersifat final, ada kemungkinan perubahan dan BOD membuka saluran usulan.
   • Sesuai dengan PP 77/2012 modal pembentukan Perum LPPNPI adalah 97,95 Milyar Rupiah.
2. Selama masa konsolidasi,  Direksi akan berkantor di gedung Angkasa Pura II atau Kementrian BUMN, dan dibulan Maret/April akan pindah ke gedung JAATCS yg saat ini sedang dibangun di Tangerang.
   

   Konsep Gedung PPNPI di Kompleks JAATSC

3. Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi dan fungsi leher korporat akan segera diisi.
   • Direksi akan melakukan perekrutan internal untuk duduk di manajemen, sedangkan perekrutmen eksternal untuk memenuhi kebutuhan teknisi penerbangan.
4. Cut of date penyerahan akan didiskusikan lebih lanjut karena berkaitan operasional dan finansial, sehingga harus matang dan penentuannya oleh Menteri teknis (perhubungan)
   • TMT 16 Januari 2013 pukul 22.00 WIB LPPNPI bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan di Indonesia
   • TMT 16 Januari 2013 pukul 22.00 WIB, seluruh hal merupakan porsi pendapatan Perum PPNPI (Route charge + prosentase PJP4U/landing fee dsb) sudah menjadi hak Perum, meskipun penagihan secara administrasi masih dilakukan oleh AP I dan AP II.
   • Perubahan tarif dan pola penagihan akan berubah (menunggu Permenhub).
   • Tidak ada penyewaan aset dari AP I maupun AP II, melainkan penyerahan aset.
5. Rencana pengambilalihan pertama adalah MATSC, JAATSC, Pangkalan Bun, Tarakan, Sentani, Dewa Daru (Karimun Jawa):
   • Berdasarkan PP 77 tahun 2012 maka pada bulan September 2013 ini seluruh ATS di AP I dan AP II harus sudah bergabung dengan PPNPI.  Sementara untuk UPT lainnya diberi batas hingga September 2014.
   • Nantinya total bandara yg akan masuk ke dalam PPNPI sebanyak 152 bandara (ATS-nya saja).
   • Seluruh pegawai PPNPI akan menjadi single status dan akan ada perbaikan kesejahteraan dan pola karir.
   • Mengenai perubahan status dari beberapa status yang beragam, Direktur Personalia dan Umum sudah menyiapkan langkah-langkah transformasi, termasuk membicarakannya dengan BKN.  Dan juga belajar dari kasus perpindahan Pangkal Pinang dan Jambi ke Angkasa Pura II.
   • Mengenai batasan usia 45 tahun, dan kekhawatiran PNS atas kehilangan beberapa haknya juga dikaji agar tidak merugikan pihak terkait.
   •  Pegawai Angkasa Pura tidak perlu kuatir dengan kesejahteraan di masa transisi, semua hak yang ada tidak ada yang hilang (misal: cuti).
   • Pendapatan tidak turun, naik sedikit diatas existing.

Untuk memastikan kelancaran operasional, diterbitkan 6 Perintah Harian Direktur Utama LPPNPI:

1. Laksanakan tugas pelayanan navigasi penerbangan sesuai peraturan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan Pemerintah.
2. Lakukan tugas-tugas pelayanan navigasi penerbangan dengan prinsip operational excellent, tidak mentolerir adanya penyimpangan prosedur yang membahayakan keselamatan penerbangan.
3. Lakukan monitoring, evaluasi, perawatan, perbaikan dan peningkatan secara terus menerus (continous improvement) terhadap kualitas pelayanan navigasi penerbangan.
4. Laporkan segera -pada kesempatan pertama- kepada Direksi, jika terjadi hal hal yang tidak diharapkan, terjadinya pelanggaran peraturan, terjadinya insiden/accident penerbangan, dan atau penyimpangan prosedur lainnya.
5. Agar berperan aktif membantu kelancaran proses pengalihan operasi pelayanan navigasi penerbangan ke LPPNPI.
6. Agar semua petugas selalu menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif, untuk memberi ruang dan kesempatan Dewan Direksi bekerja secara baik dan optimal di masa peralihan ini.

Demikian catatan pertama mengenai kelahiran LPPNPI, special thanks to Hermanto Hamzah dari DPC Medan untuk laporan rapat Direksi dengan asosiasi.

Stay tune untuk berita lanjutan dan analisis lebih jaun dengan Perum LPPNPI.