IATCA: Organisasi Profesi atau Serikat Buruh ATC?

Perkembangan permasalahan yang terjadi pada tahun 2000 awal antara Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP AP I) dan Manajemen Angkasa Pura I yang turut melibatkan IATCA sangatlah menarik disimak.  Pengusulan Tunjangan License dan Rating oleh IATCA bergesekan dengan kepentingan SP AP I yang menganggap masalah kesejahteraan karyawan merupakan masalah serikat pekerja.  Dari sisi IATCA hal ini dapat dijadikan introspeksi dalam mengidentifikasi peran IATCA kedepan.  Jauh sebelumnya, IFATCA, yang merupakan federasi asosiasi ATC dunia, pernah mengalami kontroversi internal mengenai masalah ini.  Mungkin ada satu dua hal yang dapat kita jadikan pelajaran.

Pada masa awal pembentukan IFATCA, Leo Tekstra, pendiri dan Presiden Pertama IFATCA, menggarisbawahi kedudukan IFATCA sebagai federasi organisasi profesi ATC dunia untuk tidak turut campur pada permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan pegawai pada negara anggotanya meski IFATCA menyadari bahwa beberapa permasalahan profesi (ATC) tumpang tindih dengan permasalahan serikat buruh.  Hal ini berlangsung hampir selama dekade pertama IFATCA (1961-1970).

Pada dekade kedua (tahun 70an dan awal 80an), banyak terjadi perselisihan industrial antara controllers (yang diwakili oleh asosiasi ATC-nya) dengan ATS Provider, seperti di Perancis, Amerika Serikat, Jerman Barat, Australia, Meksiko, Canada, Spanyol, dan Italia.  Beberapa perselisihan diikuti dengan aksi mogok dan pemecatan controllers. Perselisihan ini dipicu oleh ketidaksensitifan manajemen terhadap ATC terutama hal-hal seperti gaji, hari libur (termasuk cuti), jam kerja, kekurangan controller serta perbaikan tempat kerja dan fasilitas (hal-hal yang sampai pun sekarang masih kita permasalahkan).

Pada masa itu IFATCA, yang dipimpin oleh Jean-Daniel Monin, mengidentifikasi bahwa permasalahan tersebut berhubungan dengan kesejahteraan controllers sebagai manusia dan sebagai profesional.  Monin bersama dewan pimpinan IFATCA mengambil keputusan untuk terlibat langsung pada perselisihan yang terjadi antara MA (Member Association – asosiasi ATC anggota IFATCA) dengan ATS Provider negaranya.  IFATCA tidak hanya bernegosiasi dengan Pimpinan Perusahaan ATS Provider tetapi juga Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja bahkan Kepala Negara atau Presiden negara tersebut.  Pada kebanyakan kasus, seperti di Perancis, Jerman, Canada dan Italia, IFATCA sukses menjembatani penyelesaian perselisihan tersebut.  Termasuk mempekerjakan kembali pengurus asosiasi yang dipecat.

Pergeseran paradigma posisi IFATCA sebagai organisasi profesi kedalam urusan industrial ini secara tersurat ditulis pada kolom editorial The Controllers edisi Agustus 1975 oleh pemimpin redaksi saat itu, Ge de Boer,

“That the Federation has moved away from its former direction.  The Executive Board under leadership of J.D. Monin believes that the Federation must stand up for what it believes in.  If we believes that we are not getting recognition as controllers that we deserve, ot that the safety of air traffic is impaired somewhere in the world, then we must make the world aware of this need and the reason behind it.  This does not mean that IFATCA has abandoned its faith in the professional organisation approach.
The safety of air traffic transport in all its forms is directly dependent on the efficiency of the air traffic control service and since ATC efficiency itself directly related to the conditions and circumstances of employment of ATC personnel, any delay in working towards a solution of outstanding problem in this area can only be to the detriment of flight safety.  And here is where the Federation comes in.”

Gayung bersambut, permasalahan yang terjadi pada dunia ATC mendapat perhatian serius dari ILO.  Sehingga pada tahun 1979 di Geneva, pada rapat experts ILO, yang dihadiri oleh perwakilan IFALPA, PSI, IATWF, TUITW, IFATSEA dan tentu  IFATCA, membahas 1 agenda “Problems Concerning Air Traffic Controllers – Identification and Possible Sollution” menghasilkan 52 konklusi yang meng-cover hampir seluruh permasalahan ATC seperti hubungan industrial, jam kerja, aspek sosial & pekerjaan dalam ATC System, penggajian (remuneration), usia pensiun, aspek keselamatan, kesehatan & kesejahteraan, pekerjaan & karir, training dan employment security.

Lalu bagaimana dengan IATCA?  Tidak seperti beberapa asosiasi ATC di negara lain seperti APCA (Perancis), CAOOAA (Australia) atau NATCA (Amerika Serikat) yang merupakan organisasi profesi sekaligus serikat buruh (trade union), berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) IATCA merupakan organisasi profesi saja.

Meski begitu, seperti tercantum pada editorial diatas, bahwa keselamatan penerbangan berkaitan langsung dengan efektifitas pelayanan ATC dan karena efektifitas ATC berhubungan langsung dengan kondisi dan keadaan lingkungan pekerjaan personel ATC itu sendiri, maka permasalahan pada area ini juga menjadi ancaman terhadap keselamatan penerbangan.  Dan keselamatan penerbangan merupakan masalah profesionalitas yang merupakan urusan IATCA.

Kedepan, IATCA mungkin perlu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain tapi untuk saat ini, setidaknya, IATCA harus mempererat koordinasi dengan serikat pekerja manapun yang mewakili air traffic controllers di perusahaan tempatnya bekerja di Indonesia.